Oleh: Wahjudi Djaja*

Soal bertahan menghadapi gempuran kekuasaan tetapi masih memegang teguh konstituasi dan demokrasi, bisa jadi keunggulan Megawati. Lahir di Yogyakarta pada masa revolusi (23 Januari 1947), Mega disayang Soekarno sekaligus merasakan bagaimana rezim Soeharto mengekang keluarganya. Tak mudah bagi Megawati menyandang nama belakang Soekarno Putri.

Demokrasi Manifestasi Daulat Rakyat

Merangkak dari bawah–selepas Bung Karno dijadikan Pahlawan Proklamasi pada 1986–Mega bergabung dengan PDI dan terpilih sebagai anggota DPR pada Pemilu 1987. Kerinduan akan sosok Bung Karno menjadikannya magnet yang kian lama kian meroket dan menyedot simpati rakyat. Namanya sangat populer, hal yang membuka jalan baginya berhadapan dengan Soerjadi dan Budi Harjono dalam pemilihan Ketua Umum PDI dalam Kongres 1993. Intervensi pemerintah atas pelaksanaan kongres menjadikan deadlock. Dalam injury time, Mega menyampaikan secara de facto dia ketua yang baru. Coba didongkel dalam KLB 1996 di Medan, hingga meletus tragedi 27 Juli 1996. Mega masih bertahan dengan prinsip perjuannya.

Dalam wawanacara dengan Tabloid ADIL (No. 29/1997) Mega menyampaikan:

Dengan berbagai pemaksaan kehendak melalui pendekatan kekuasaan, jelas akan merusak citra Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai demokrasi. Pendekatan semacam ini saya baca sebagai timbulnya gejolak dan berbagai kerusuhan di berbagai daerah.

Dalam pandangan Arbi Sanit (ADIL, No.28/1997) manuver Mega sah berdasarkan prinsip demokrasi:

Demokratisasi kehidupan bangsa dan pengambilan peran partai dengan implikasi berkurangnya peran politik kaum birokrat militer dan sipil yang diperjuangkan Mega adalah pula cita-cita perjuangan masyarakat sipil.

Megawati, Gus Dur dan Amien Rais menjadi simbol perjuangan masyarakat sipil. Konfigurasi ketiganya mewarnai penggung politik nasional sampai munculnya gerakan reformasi 1998 dan konsolidasi kekuasaan setelahnya. Hasil Pemilu 1999 menempatkan Amien Rais sebagai Ketua MPR, Gus Dur sebagai Presiden dan Megawati sebagai Wakil Presiden. Konstelasi berubah pada 2001, Gus Dur diturunkan dan Megawati naik menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan Presiden sampai 2024.

Banteng Menjadi Benteng

Keteguhan dan kepiawaian Megawati dalam menjaga kandang banteng–baik secara internal yang harus mengakomodasi beragam kepentingan unsur fusi maupun secara eksternal dalam menghadapi kontestasi–harus diakui cukup elegan. Meskipun tak sempat menyelesaikan kuliah baik di Unpad maupun UI, Megawati nampaknya belajar dari Bung Karno.

Basis massa PDIP adalah rakyat yang biasa disebut wong cilik. Tak terlalu makan banyak energi untuk mempertahankan loyalitas karena mayoritas dari mereka belum diperlakukan secara adil oleh negara. Basis ideologinya adalah Soekarnoisme atau Marhenisme, pokok pikiran Soekarno yang bersumber pada tiga dimensi–berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan–yang jika konsisten dijalankan akan menjadikan Indonesia berdikari. Selain soal basis massa dan ideologi, Megawati cukup berhasil mendidik kedisiplinan partai. Ungkapan “tegak lurus bersama Ibu” adalah konsekuensi logis dari totalitas dalam berpartai. Sayangnya, ekonomi kerakyatan yang berdampak langsung pada wong cilik tak banyak dielaborasi menjadi kebijakan nasional.

Dua kali mencoba meraih kursi kepresidenan (2004 dan 2009) namun gagal, nyaris tak banyak mengubah apapun dari diri Megawati. Jiwa demokratisnya tak pernah hilang termasuk membuka pintu kandang banteng bagi masuknya Jokowi–dan kemudian–bersama keluarganya. Jokowi ditransformasikan dari Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta dan Presiden untuk dua periode (2014 dan 2019). Tak ada kawan yang abadi dalam politik. Menjelang berakhir masa jabatannya, Jokowi menaikkan Gibran–yang menjadi Walikota Solo melalui PDIP–sebagai cawapres mendampingi Prabowo. Hal yang bagi banyak kalangan dinilai egois, tidak etis dan kurang mempertimbangkan aspek moralitas politik.

Benar kata Anies Baswedan saat mengucapkan HUT PDIP 10 Januari 2024. “Ibu Mega adalah penjaga demokrasi yang konsiaten dan berani. Beliau tidak ingin ada pelanggaran-pelanggaran atas konstitusi walaupun itu mungkin menguntungkan bagi partainya. Ketika dulu ada gagasan tiga periode, ‘kan kalau tiga periode artinya PDIP bertambah, tetapi beliau mengatakan tidak. Kita taat pada konstitusi”.

Pada Pilpres 2024, Megawati memasang Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Sebuah langkah yang tak mudah untuk diambilnya. Dia harus menghadapi pasangan lain yang didukung oleh orang yang dulu dibesarkannya. Itulah politik. Dan Megawati tetap berjalan sesuai pilihan nuraninya. Dia masih menari-nari di panggung kampanye terbuka sebagaimana dulu dibanggalan oleh Bung Karno saat di Istana Negara.

Selamat ulang tahun Mbak Mega, semoga dikaruniai panjang usia penuh manfaat bagi bangsa dan negara.

Ksatrian Sendaren, 23 Januari 2024
*Pembelajar demokrasi