Dalam sebuah perdebatan tentang dekolonisasi di parlemen Belanda (14/6/2023), PM Mark Rutte akhirnya secara resmi mengakui “sepenuhnya dan tanpa syarat” bahwa Indonesia merdeka pada 17 Agustus 1945. Selama ini Belanda bersikukuh mengakui kedaulatan Indonesia pada 27 Desember 1949 sesuai kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB).
Keengganan Belanda selama ini untuk mengakui kemerdekaan Indonesia jelas menyisakan pertanyaan tersendiri. Apa yang melatarinya sehingga Belanda pada akhirnya mau mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia?
Apa yang dilakukan Belanda, bagi Wahjudi Djaja, adalah murni untuk kepentingan politik dalam negeri Rutte. “Ini hanya langkah politis Belanda semata, jauh dari penerapan asas diplomasi apalagi urusan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi bagi Indonesia belum memberikan dampak yang berarti bagi upaya menempatkan sejarah sebagaimana mestinya”, ungkap Ketua Umum Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama) ini.
Lebih jauh dijelaskan, jika memang Belanda berniat meletakkan sejarah sebagai bahan pertanggung jawaban masa lalu maka harus ada konsekuensi logis yuridis. “Ingat, selepas Indonesia merdeka 17 Agustus 1945, Belanda justru semakin brutal berusaha melakukan aneksasi atas NKRI. Dua kali Belanda melakukan agresi militer tahun 1947 dan 1948 yang menceraiberaikan rakyat. Juga kasus pembantaian 40an ribu penduduk Sulawesi maupun Bandung oleh Westerling tak boleh dibiarkan apalagi dilupakan”, tandasnya.
Oleh karena itu, imbuhnya, para pemimpin dan diplomat Indonesia harus tegas dan jelas dalam bersikap agar kita tak dipermainkan Belanda. “Para sejarawan juga harus proaktif dalam mengangkat peristiwa ini. Dalam momen-momen seperti inilah kompetensi dan kepedulian sejarawan ditunggu kiprahnya. Sejarah adalah soal jatidiri, harga diri, dan kehormatan”, pungkasnya.
Selama periode kolonisasi, Belanda tidak saja merampas kekayaan alam dan perkebunan, tetapi juga khazanah budaya dan peradaban Nusantara. Beragam perpustakaan di Belanda menyimpan koleksi pustaka, pusaka sampai busana milik para penguasa Nusantara.
(Jay)
