Oleh: Wahjudi Djaja

Tiap 25 November diperingati sebagai Hari Guru. Bermula dari Kongres Guru Indonesia (PGI) di Surakarta, Jawa Tengah, pada 24-25 November 1945, pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1994 menetapkan tanggal itu sebagai Hari Guru. Lebih dari sekedar status dalam strata sosial, guru sejatinya memiliki peran strategis dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Tulisan berikut menempatkan Tjokroaminoto sebagai model dan fokus lalu mengaitkan dengan pendidikan nasional.

Guru Bangsa
Jika orang menyebut Guru Bangsa sering merujuk pada sosok pendidik, akademisi atau mantan presiden. Orang sering lupa bahwa peran itu–secara faktual maupun intelektual–mesti dilekatkan pada sosok Haji Oemar Said Tjokroaminoto. Lahir di Ponorogo pada 16 Agustus 1882 dan wafat di Yogyakarta pada 17 Desember 1934, Tjookro adalah benar-benar guru bagi para tokoh pergerakan pada fase awal. Tjokro adalah keturunan langsung Kiai Ageng Hasan Besari (Pondok Pesantren Tegalsari) tempat berguru para pujangga pada zamannya. Orang tuanya, RM Tjokroamiseno (pejabat wedana Kleco, Magetan) sedang kakeknya, RM Adipati Tjokronegoro (Bupati Bupati Ponorogo). Lahir dari keluarga bangsawan, tidak menjadikan Tjokro seorang pendukung feodalisme. Dia, justru, menjadi antitesis kebekuan kelompok ningrat.

Falsafah hidupnya sungguh menggelegar: setinggi-tinggi ilmu, semurni-murni tauhid, sepintar-pintar siasat. Dalam ketiga postulat hidup itu Tjokro hendak membumikan ilmu, ajaran agama dan mempersiapkan diri berada di garda depan perjuangan kemerdekaan. Dia bisa saja duduk manis meneruskan tradisi keluarga sebagai aristokrat Jawa. Tetapi hati nuraninya meronta melihat penjajahan Belanda dan penderitaan rakyat. Dan pilihan perjuangannya sangat straregis, mengolaborasikan ilmu, agama dan politik. Perlu diingat, awal abad XX kesadaran ini belum ada.

Itulah kenapa pada 16 Oktober 1905 Tjokro mendirikan Sarekat Dagang Islam bersama H Samanhudi, seorang saudagar batik dari Surakarta. Sebuah gagasan pergerakan yang berani mengingat lembaga itu diniatkan untuk mempersatukan saudagar pribumi untuk menghadapi ekspansi Belanda dan Cina sekaligus. Bisa jadi SDI-lah lembaga pertama yang berani vis a vis dengan Belanda terkait kolonialisme.

Hal itu terlihat dari pengaruh Tjokro pada SDI. Dia berinisiatif untuk menghilangkan istilah dagang sehingga berdirilah Sarekat Islam (SI) pada 14 September 1912 meski upaya pembentukannya telah lama diajukan ke pemerintah kolonial. SI dengan cepat bergerak di kota-kota di Jawa dan SI-lah organisasi terbesar pada masa itu. Ini menyebabkan kekhawatiran Belanda. Saat pelaku ekonomi bersatu dan menguat, ideologi politik massif ditanamkan Tjokro, dan di ujung sana kemerdekaan hendak diperjuangkan, tak ada upaya lain selain menangkap Tjokro. Pada 1921 dia ditangkap Belanda dan dipenjara.

Bara kesadaran dan perjuangan yang dinyalakan Tjokro menyala dan membesar. Murid-muridnya seperti Soekarno, Kartosuwiryo, Semaun dll secara estafet membawa bara itu ke berbagai daerah dan pergerakan. Tjokro oleh Belanda sering disebut De Ongekroonde van Java atau “Raja Jawa Tanpa Mahkota”. Pengaruh dan ilmunya diakui semua tokoh pergerakan. Soekarno yang mempersunting Oetari, anak sulung Tjokro, tidak saja belajar politik tetapi sampai urusan organisasi dan pidato pun belajar padanya. Kita kemudian tahu bagaimana Soekarno memformulasikan ide-ide Tjokro ke dalam konsep nasionalisme saat kuliah di ITB Bandung.

Guru Kemudian
Para tokoh pergerakan nampaknya menyadari, perjuangan menghadapi dan mengusir Belanda tak selamanya bisa dilakukan dengan senjata. Fokus kemudian diarahkan ke pendidikan. Bangsawan dari Mlati Sleman, Wahidin Sudirohusodo, mendirikan studiefund untuk membantu pendidikan anak jajahan. Tak banyak yang tahu, Wahidin-lah yang merekomendasikan RA Kartini untuk sekolah di Belanda meski yang bersangkutan menolaknya. Bangsawan Pakualaman Yogyakarta Suwardi Suryaningrat mendirikan Taman Siswa pada 1922. Peran guru bukan hanya pendidik tetapi pamong yang harus ngemong (membimbing, memandu, menunjukkan jalan dan membuka ruang kreatif) anak didiknya.

Guru dan pencerdasan kehidupan bangsa merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Bagai ikan dengan air. Lebih dari upaya untuk membantu siswa meraih nilai atau gelar, guru adalah harapan bangsa untuk menyemai generasi yang berkembang sesuai fitrahnya. Masing-masing anak mempunyai bakat dan takdir, gurulah yang membantu menbuka selubung kecerdasannya. Harapannya, anak mampu menapaki kehidupannya dengan bekal Tuhan yang telah dibangkitkan oleh para guru.

Namun guru sekarang seperti dijebak dalam urusan teknis yang melelahkan. Mulai urusan administrasi sampai mobilisasi politik yang–dalam jangka panjang–memotong peran kesejarahannya. Bukan hal yang aneh jika kemudian lahir anak-anak yang tumpul nalarnya, abai dengan dinamika bangsa dan menjelma menjadi pribadi yang egois dan jauh dari laku hidup mandiri.

Konstitusi telah menulis, negara ini didirikan antara lain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konfigurasi politik pendidikan yang mengabaikan harkat kemanusiaan itu, bisakah harapan itu disandangkan pada pundak guru? Etika, budi pekerti, sopan santun kian jauh dari keseharian. Manusia merdeka, mandiri dan berdaya jelajah semakin sulit diwujudkan. Kurikulum Merdeka nampak hanya kerangka yang kosong ruh dan jauh dari pendidikan yang membebaskan. Yang ironi adalah buah pemikiran dan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara–Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani–seolah mati tanpa makna menjadi semboyan Kementerian Pendidikan.

Pada titik kesadaran itulah kita mengenang Tjokkroaminoto, Ki Hajar Dewantara, Soekarno dan sederet pendidik bangsa dalam arti yang sebenarnya. Kita pernah punya peradaban yang agung berkat kesadaran para empu dan pujangga. Kita pernah memiliki sejarah yang mengagumkan berkat elite politik yang berani duduk sama rendah berdiri sama tinggi dengan para pemimpin dan pemikir dunia. Pantaskan kini kita menjadi penonton dalam pembelajaran peradaban dunia?

Ksatrian Sendaren 25112023