Oleh: Wahjudi Djaja*
Politik konfrontasi Presiden Soekarno periode 1960-1965 melahirkan efek berantai yang berdampak pada kacaunya konstelasi politik dan rentannya fondasi ekonomi. Tiga kekuatan politik–TNI AD, PKI, Soekarno–terjebak pada suasana yang makin tidak kondusif. Dalam perkembangannya, mahasiswa menjelma menjadi kekuatan ke empat.
Harga Sebuah Revolusi
Pada pidato TAVIP tahun 1964, Presiden Soekarno menyampaikan amanat Trisakti sebagai pedoman menjalankan revolusi, yakni berdaulat dalam politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan. Tak ada yang salah dengan sikap politik untuk berdiri di atas kaki sendiri. Percaya diri dengan potensi, mengelola konstelasi agar memberikan peluang bagi anak negeri, dan tak bergeming meski berbagai negara mencoba intervensi. Kemerdekaan dan kedaulatan harus dipertahankan. Menjadi permasalahan ketika rakyat kelaparan. Badan tak cukup lagi hanya disuapi dengan pidato dan pernyataan.
Mahal harga yang harus dibayar akibat menuruti sebuah sikap. Indonesia konfrontasi dengan Malaysia (1961), menggelar proyek mercusuar Ganefo (1963), Conefo (1965) dan keluar dari PBB (1965) adalah kebijakan yang mempercepat krisis dalam negeri mengingat laju inflasi nyaris tak terkendali. Semua akhirnya berujung pada Prahara 1965.
Tarik ulur tiga kekuatan politik menyisakan kabut yang menyelimuti bangsa hingga kini. Ada aspirasi dan gerakan untuk menjadikan PKI sebagai gerakan terlarang, ada keengganan Bung Karno untuk mengambil tindakan, ada momentum yang kemudian memainkan peran. Mahasiswa turun ke jalan menyuarakan keadilan. Demonstrasi bergelombang datang, mendorong kekuasaan ke tepi jurang.
Bola sejarah dipegang–tentu dengan tidak menutup mata peran militer–Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Di dalamnya ada Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPI), Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia (KAPPI), Kesatuan Aksi Buruh Indonesia (KABI), Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI), Kesatuan Aksi Wanita Indonesia (KAWI), dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia (KAGI). Tiga aspirasi disuarakan: bubarkan PKI, Bubarkan Kabinet Dwikora, Turunkan Harga. Meletup 10 Januari 1966, mencapai klimaks 11 Marer 1966. Drama sejarah politik Indonesia pun dimainkan dengan tajuk Supersemar.
Saat Lampu Mercusuar Padam
Menerangi semesta yang gulita adalah laku hidup yang mulia. Menjadi teladan dalam menghadapi penjajahan dan keterbelakangan adalah sebaik-baik amal perbuatan. Bukankah bersedekah justru mulia saat kita berada pada posisi kurang dan lemah? Tetapi alam menyediakan batas yang harus dipatuhi agar kita tidak tergilas.
Pemimpin besar dengan ide besar dan orasi yang menggelegar harus menerima kenyataan di luar nalar. Gagasan untuk mempersatukan semua kekuatan, pelan-pelan ditinggalkan. Tidak saja tercerai-berai tetapi juga bermusuhan dan berhadap-hadapan. Ideologi persatuan yang lama didengungkan terkubur di dasar lautan. Mersucuar yang lama menerangi lautan tidak saja padam tetapi juga tumbang tersapu gelombang zaman.
Soekarno, tokoh utama gerakan anti Nekolim, orang paling berjasa saat memproklamasikan bangsa, Pemimpin Besar Revolusi yang bernyali, dipaksa turun dari kursi kekuasaan. Sejenak, kita tepuk tangan riang gembira bahwa perjuangan telah dimenangkan. Inilah tragedi. Revolusi memakan anaknya sendiri.
Kekuasaan lalu ditata dengan penuh perhitungan, dengan keyakinan Orde Baru berbeda dari Orde Lama. Kita lupa, bahwa kekuasaan selalu memiliki naluri untuk memperkuat diri. Kita abai untuk menjaga dan mengawal demokrasi. Kita adalah bangsa pelupa yang sering gagal menjaga moral dan etika sehingga mudah direkayasa dan diadu domba.
Akhir-akhir ini, kita seolah diingatkan tentang sejarah itu. Sejarah tentang kekuasaan yang kita bela, yang pada gilirannya justru membuat kita kecewa. Sejarah menyediakan pelajaran, 14 Februari 2024 menyediakan pilihan.
Hidup Rakyat!
Hidup Tritura!
Merdeka!
Ksatrian Sendaren, 10 Januari 2024
*Ketua Umum Alumni Sejarah Universitas Gadjah Mada (Kasagama)
